ESSAI 1- ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS/Nida Karunia Nafisah 23310410099

                                                       Mata Kuliah Psikologi Lingkungan

    Dosen Pengampu : Dr., Dra. Arundati Shinta, M.A

      Nida Karunia Nafisah – 23310410099

   Fakultas Psikologi

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Topik	ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS
Sumber	Andarwati, I. et.,al. (2018). Studi Pengelolaan Bank Sampah pada Kantor Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017. Buletin Keslingmas. https://doi.org/10.31983/keslingmas. v37i4.3794 Haryadi. (2018). Pemberdayaan Tim Penggerak PKK melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
Permasalahan	Masyarakat di Kabupaten Banyumas kebanyakan tidak memiliki lahan untuk pengelolaan sampah sekaligus kurang sadar terhadap pembuangan sampah (Rahajuni, 2018). Permasalahan 4 sampah di Kabupaten Banyumas yang mencapai 35% tidak bisa dikelola, salah satunya diakibatkan oleh jumlah TPA yang tidak memadai, serta pengelolaan sampah terpadu yang belum berjalan optimal
Tujuan Penelitian	-Menganalisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas -  Untuk Menganalisis Proses Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas  -Untuk Memberikan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas.
Isi	Perkembangan populasi manusia berdampak pada peningkatan produksi sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyepakati 17 indikator pembangunan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, yang mencakup pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa produksi sampah dunia meningkat secara signifikan sejak 1950 hingga 2019. Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar, dengan tingkat pembuangan plastik ke laut yang tinggi. Produksi sampah di Indonesia mencapai sekitar 66-67 juta ton per tahun, dengan rata-rata 0,7 kg sampah per orang per hari. Di Jawa Tengah, produksi sampah cukup tinggi akibat tingginya konsumsi plastik. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah dengan volume sampah terbesar, mencapai 192.793 m³ per hari. Namun, hanya 22,72% yang berhasil diangkut, masih di bawah rata-rata provinsi. Masalah yang muncul meliputi sampah yang berserakan, pengangkutan yang tidak optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Permasalahan lain adalah keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran warga, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Bank sampah belum berfungsi secara optimal, sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sudah melebihi kapasitas.
Hasil	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas a. Formulasi Masalah Merumuskan Tujuan dan Sasaran Mengidentifikasi Parameter Kebijakan Mencari Alternatif-Alternatif Penelitian ini menemukan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Mengolah Sampah Organik Menjadi Kompos dan Sampah Anorganik Sebagai Bahan Daur Ulang   Memperbanyak Hanggar dan TPST di Tingkat Kecamatan   Membangun Komitmen Masyarakat Desa Melalui Pembentukan KSM  Mengaktifkan Peran Bank Sampah   Menilai Alternatif Kebijakan Produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu pilihan,
Metode	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui lebih dalam mengenai analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.Locus penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan penentuan responden menggunakan Teknik snowball sampling dengan key informan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Subyek penelitian antara lain yaitu 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 2. UPKP Persampahan Wilayah Ajibarang 3. TPST Kedungrandu Kabupaten Banyumas
Diskusi	Proses analisis kebijakan pengelolaan sampah dalam formulasi masalah yang ditemukan antara lain, tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang layak, kebijakan pengelolaan sampah pada sumbernya belum mampu menurunkan timbulan sampah secara siginifikan, kurangnya komitmen bersama masyarakat, dan jumlah hangagar TPST yang terbatas belum mampu menurunkan jumlah timbulan sampah. Adapun dalam perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa Kabupaten Banyumas menjadi daerah zero waste pada tahun 2023 dan pengelolaan sampah yang berbasis pada sumbernya.