Kamis, 20 April 2023

MERINGKAS ARTIKEL KORAN & OPINI SAYA TENTANG KONFLIK SOSIAL

SUDJITO ADMOREDJO: 'PERANG TANDING' PEJABAT NEGARA
Juliani Mariati Larosa
Program Studi Psikologi
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Topik

Upaya menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat bisa dilakukan dengan Mesu budi sebagai alat penegak hukum

Sumber

Sudjito Atmoredjo (2023): 'Perang Tanding' Pejabat Negara. Merapi. 3 April 2023, hal. 10

Ringkasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 'Perang Tanding' adalah kalimat yang digunakan sebagai perumpamaan untuk mempermudah pemahaman bahwa sekarang ini sedang terjadi perang serupa antara menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melawan menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dalam urusan transaksi mencurigakan sebesar Rp.349 triliun. Perang tersebut berlangsung di DPR pada hari Rabu ( 29/3/2023).

§ Presiden pun ikut turun tangan dalam menangani permasalahan ini, Presiden tidak boleh memihak dari satu belah pihak, karena keduanya sama-sama bawahan presiden, melainkan terfokus pada masalah transaksi mencurigakan sebesar Rp.349 triliun terselesaikan secara tuntas.

§ Sampai sekarang titik terang penyelesaian masalah antara Menkopolkam plus PPATK di satu pihak, dan Menkeu plus DPR di pihak lain masih blm terpecahkan. Masing-masing pihak mengklaim dirinya benar untuk mempertahankan wibawa. Jika dilihat dari mata hukum, sebenarnya "perang tanding "identik dengan penegakan hukum. Menjalankan penegakan hukum di luar tugas yang rutin dan biasa, tidak lain yang dimaksud dengan penegakan hukum dengan cara mesu budi ("menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual ". Mesu budi yaitu pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri. Fokusnya pada dimensi spiritual. Dalam artian konkrit yaitu berperilaku etis religius, sebagaimana halnya puasa ataupun Tapa Brata.

§ Dalam konteks sosial-kebangsaan dan kepemimpinan, penguatan mesu budi pejabat amat lah penting. Maka dari itu mesu budi harusnya menjadi alat pembersihnya yang artinya ketekunan bersih-bersih "rumah" pemerintah harus terus dilakukan. Aktivis dan publik, diharapkan tidak hanya sekedar menjadi penonton "perang tanding" pejabat di negeri ini, melainkan juga harus ikut mengawalnya. Kasus transaksi mencurigakan sebesar Rp. 349 triliun maupun kasus-kasus yang lain harus segera dibongkar dan diselesaikan secara tuntas.

Permasalahan

 

 

kondisi negara sedang genting atau tidak baik-baik saja. Terjadinya 'perang tanding' para pejabat negara, antara menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) plus PPATK dan menteri keuangan (Menkeu) plus DPR sedang terjadi pergulatan, yang didasarkan dalam urusan transaksi mencurigakan sebesar Rp.349 triliun. Idealnya para pejabat ikut mengupayakan penegakkan hukum dengan cara “Mesu Budi” sehingga konflik sosial bisa teratasi.

Opini saya

 

§ Salah satu bentuk konflik sosial dalam masyarakat adalah konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan yang berbeda antara seseorang atau kelompok, Perselisihan antara pejabat sering terjadi di dalam negara Indonesia karena memperebutkan sesuatu hal, baik itu kekuasaan maupun hal yang berkaitan dengan keuangan misalnya kasus korupsi. Sehingga menyebabkan warga negara ikut kena dampak dari perilaku para pejabat negara tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara pejabat negara yaitu:

1). Cease fire, artinya menyelesaikan permusuhan atau permasalahan dengan cara peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai.

2). Mediasi (mediation), yang artinya menyelesaikan konflik dengan cara mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasihat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertingkat, pada kasus ini yang menjadi pihak ketiga adalah presiden di mana presiden tidak boleh memihak pada satu kubu melainkan berfokus untuk memecahkan masalah.

§ Para penegak hukum, aktivis dan publik melakukan pengupayaan agar berkurangnya konflik-konflik yang terjadi di dalam negara khususnya antara pejabat negara dengan cara bersih-bersih "rumah" pemerintah sehingga mengawal masalah transaksi mencurigakan sebesar Rp. 349 triliun maupun kasus-kasus lainnya terselesaikan secara tuntas.

§ Sebagai mahasiswa psikologi cara saya untuk ikut andil dalam upaya mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam negara yaitu menggali ilmu dan wawasan sehingga nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan bantuan hukum serta bersikap jujur.


 

0 komentar:

Posting Komentar