Topik |
Upaya menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat bisa
dilakukan dengan Mesu budi sebagai alat penegak hukum |
Sumber |
Sudjito Atmoredjo (2023): 'Perang Tanding' Pejabat Negara.
Merapi. 3 April 2023, hal. 10 |
Ringkasan
|
§ 'Perang Tanding' adalah kalimat
yang digunakan sebagai perumpamaan untuk mempermudah pemahaman bahwa sekarang
ini sedang terjadi perang serupa antara menteri koordinator bidang politik,
hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melawan menteri keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani, dalam urusan transaksi mencurigakan sebesar Rp.349 triliun.
Perang tersebut berlangsung di DPR pada hari Rabu ( 29/3/2023). § Presiden pun ikut turun tangan dalam menangani permasalahan
ini, Presiden tidak boleh memihak dari satu belah pihak, karena keduanya
sama-sama bawahan presiden, melainkan terfokus pada masalah transaksi
mencurigakan sebesar Rp.349 triliun terselesaikan secara tuntas. § Sampai sekarang titik terang penyelesaian masalah antara
Menkopolkam plus PPATK di satu pihak, dan Menkeu plus DPR di pihak lain masih
blm terpecahkan. Masing-masing pihak mengklaim dirinya benar untuk
mempertahankan wibawa. Jika dilihat dari mata hukum, sebenarnya "perang
tanding "identik dengan penegakan hukum. Menjalankan penegakan hukum di
luar tugas yang rutin dan biasa, tidak lain yang dimaksud dengan penegakan
hukum dengan cara mesu budi ("menjalankan hukum dengan kecerdasan
spiritual ". Mesu budi yaitu pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam
diri. Fokusnya pada dimensi spiritual. Dalam artian konkrit yaitu berperilaku
etis religius, sebagaimana halnya puasa ataupun Tapa Brata. § Dalam konteks sosial-kebangsaan dan kepemimpinan, penguatan
mesu budi pejabat amat lah penting. Maka dari itu mesu budi harusnya menjadi
alat pembersihnya yang artinya ketekunan bersih-bersih "rumah"
pemerintah harus terus dilakukan. Aktivis dan publik, diharapkan tidak hanya
sekedar menjadi penonton "perang tanding" pejabat di negeri ini,
melainkan juga harus ikut mengawalnya. Kasus transaksi mencurigakan sebesar
Rp. 349 triliun maupun kasus-kasus yang lain harus segera dibongkar dan
diselesaikan secara tuntas. |
Permasalahan
|
kondisi negara sedang genting atau
tidak baik-baik saja. Terjadinya 'perang tanding' para pejabat negara, antara
menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam) plus
PPATK dan menteri keuangan (Menkeu) plus DPR sedang terjadi pergulatan, yang
didasarkan dalam urusan transaksi mencurigakan
sebesar Rp.349 triliun. Idealnya para pejabat ikut mengupayakan
penegakkan hukum dengan cara “Mesu Budi” sehingga konflik sosial bisa
teratasi. |
Opini saya
|
§ Salah satu bentuk konflik sosial
dalam masyarakat adalah konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat
kepentingan yang berbeda antara seseorang atau kelompok, Perselisihan antara
pejabat sering terjadi di dalam negara Indonesia karena memperebutkan sesuatu
hal, baik itu kekuasaan maupun hal yang berkaitan dengan keuangan misalnya
kasus korupsi. Sehingga menyebabkan warga negara ikut kena dampak dari
perilaku para pejabat negara tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan untuk
menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara pejabat negara yaitu: 1). Cease fire, artinya menyelesaikan permusuhan atau
permasalahan dengan cara peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil
mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang
bertikai. 2). Mediasi (mediation), yang artinya menyelesaikan konflik
dengan cara mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai
penasihat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertingkat, pada
kasus ini yang menjadi pihak ketiga adalah presiden di mana presiden tidak
boleh memihak pada satu kubu melainkan berfokus untuk memecahkan masalah. § Para penegak hukum, aktivis dan publik melakukan
pengupayaan agar berkurangnya konflik-konflik yang terjadi di dalam negara
khususnya antara pejabat negara dengan cara bersih-bersih "rumah"
pemerintah sehingga mengawal masalah transaksi mencurigakan sebesar Rp. 349
triliun maupun kasus-kasus lainnya terselesaikan secara tuntas. § Sebagai mahasiswa psikologi cara saya untuk ikut andil
dalam upaya mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam negara yaitu
menggali ilmu dan wawasan sehingga nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan
bermasyarakat, memberikan bantuan hukum serta bersikap jujur. |
Kamis, 20 April 2023
Home »
» MERINGKAS ARTIKEL KORAN & OPINI SAYA TENTANG KONFLIK SOSIAL
MERINGKAS ARTIKEL KORAN & OPINI SAYA TENTANG KONFLIK SOSIAL
SUDJITO ADMOREDJO: 'PERANG TANDING' PEJABAT NEGARA
Juliani Mariati Larosa
Program Studi Psikologi
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Related Posts:
EKOSISTEM SUNGAI BESERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA Oleh : AGUNG SAPRIANTO (NIM 20310410040) Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Dosen Pengampu : Dr. Arundhati S… Read More
PERILAKU AGRESIF DALAM KEHIDUPAN SOSIAL PERILAKU AGRESIFDALAM KEHIDUPAN SOSIALoleh :Winne Herwina(NIM 20310410018)Fakultas Psikologi Dosen Pengampu : Dr. Arundhati Shinta MA.Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta (Photo Search : Freepik)Dalam kehi… Read More
Kedatangan Vaksin Berikan Dampak Psikologis Ini ke MasyarakatOleh : Ridhwan Fajar (20310410028)Dosen pengampu : Dr. Arundati Shinta, M. ATugas Psikologi SosialFakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Kedatangan Vaksin Berikan Dampak Psikologis Ini ke MasyarakatMeski… Read More
Bantuan Sosial Untuk Pemulihan dan Pertolongan Masyarakat Terdampak Banjir Oleh : Ridhwan Fajar (20310410028)Dosen pengampu : Dr. Arundati Shinta, M. ATugas Psikologi SosialFakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 YogyakartaBencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Kalimanta… Read More
SUMBER MATA AIR AGRO WISATA Di Susun Oleh :Ade Rei Enggi Wijaya20310410034Fakultas PsikologiUniversitas Proklamasi 45 YogyakartaDosen Pengampu : Dr.Arundhati Shinta, M.A &nbs… Read More
0 komentar:
Posting Komentar